Said Abdullah PDIP: Pilkada Tak Langsung Membuat Demokrasi Mundur

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, mengungkapkan kritiknya terhadap rencana evaluasi pemilihan kepala daerah yang diusulkan untuk kembali ke mekanisme pemilihan melalui DPRD. Menurutnya, langkah tersebut berisiko memperlambat kemajuan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah di Indonesia selama ini.

Kritik ini disampaikannya dalam sebuah konferensi yang diadakan di Hotel Shangri-La, Surabaya. Said menekankan bahwa wacana untuk mengubah sistem pemilihan tersebut harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati agar tidak mengorbankan kemajuan yang telah dicapai.

Dia menambahkan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan bagian penting dari proses pendewasaan demokrasi, dan mengubahnya akan membawa konsekuensi yang serius bagi kehidupan politik di tanah air.

Pertimbangan Kritis terhadap Wacana Pilkada Tak Langsung di Indonesia

Said Abdullah menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung telah menjadi bagian dari proses demokrasi yang lebih matang. Dengan sistem ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk lebih terlibat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung, dan ini merupakan langkah maju dalam memperkuat demokrasi.

Ia mencemaskan bahwa jika pergeseran ke pilkada tak langsung diteruskan, maka itu bisa dilihat sebagai kemunduran bagi sistem demokrasi yang telah dibangun. “Kita sudah melangkah jauh; tidak seharusnya kita mundur lagi ke belakang,” ujarnya tegas.

Said meyakini bahwa biaya politik yang tinggi dalam sistem pemilihan langsung bukanlah alasan yang cukup kuat untuk mengubah mekanisme yang sudah ada. Ia mempertanyakan keefisienan biaya jika menggunakan sistem DPRD sebagai pengganti, karena hal ini ternyata tidak menjamin mengurangi biaya politik.

Peran Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi

Dia menegaskan bahwa permasalahan fundamental dalam demokrasi bukanlah terletak pada sistem pemilihan, tetapi lebih kepada kualitas pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik kepada masyarakat. “Edukasi kepada pemilih sangat penting agar mereka memahami pentingnya pemilihan yang jujur dan adil,” ujarnya.

Said juga mengingatkan bahwa faktor yang memperburuk kondisi politik, seperti praktik politik uang, harus diperangi secara serius. Sadar akan hal ini, partai politik memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang mumpuni kepada masyarakat.

Dalam pandangannya, membangun kultur politik yang positif dengan mendidik masyarakat bisa menjadi solusi untuk banyak masalah yang ada saat ini. “Demokrasi yang sehat perlu dukungan edukasi politik yang kuat,” tambahnya.

Respons Pihak Lain Terhadap Wacana Evaluasi Pilkada

Kritik terhadap pemilihan kepala daerah langsung juga datang dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pilkada langsung kini dianggap tidak produktif. Ia mengungkapkan niat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pilot ini untuk menemukan solusi yang lebih baik.

“Kami akan meninjau kembali pelaksanaan pilkada langsung suara rakyat yang telah berlangsung sejak tahun 2005,” ujarnya dalam sebuah musyawarah di Surabaya. Ini menunjukkan bahwa evaluasi ini bukan hanya sekedar pandangan personal tetapi diakui oleh banyak pihak.

Cak Imin, demikian ia akrab disapa, juga menilai pentingnya mengadakan evaluasi yang komprehensif agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai efektivitas sistem pemilihan. “Semua partai harus bersama-sama mencari solusi yang lebih baik untuk demokrasi,” tuturnya.